Jokowi, Dulu Disayang Kini Dibenci

Yanto Budiman
Yanto Budiman

Semua orang bisa tahan dengan kesengsaraan, tapi bila kau ingin mengetahui karakter seseorang, berilah dia kekuasaan.

(Abraham Lincoln)

Kelakar politik ini agaknya cukup relevan dengan diri Presiden Jokowi. Hampir 10 tahun berkuasa sikap dan karakter aslinya sudah mulai terendus rakyat. Para pemuja muji bahkan buzzer-buzzer bayaran Jokowi dulu kini “U turn” (berbalik arah) 360 derajat membenci Jokowi.

Salah satu isu yang telah menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat adalah isu dinasti politik yang melibatkan Jokowi dan keluarganya. Dinasti politik merujuk pada dominasi keluarga atau keturunan seseorang dalam dunia politik, yang dapat mengakibatkan konsentrasi kekuasaan dan penyalahgunaan wewenang.

Pada kontestasi pemilihan presiden 2024, Jokowi dikabarkan telah mencoba untuk memuluskan jalan bagi putranya, Gibran Rakabuming Raka, untuk mencalonkan diri sebagai calon wakil presiden. Hal ini menuai kritik dari berbagai pihak, karena dianggap memanfaatkan semua infrastruktur politik yang ada demi ambisi pribadi dan keluarga.

Selain itu, perseteruan antara Jokowi dan PDIP sebagai partai yang mengantarkannya menjadi penguasa sejak walikota Solo, gubernur DKI Jakarta, hingga menjadi presiden, turut memperburuk citra Jokowi dalam isu dinasti politik. Konflik antara Jokowi dengan tokoh-tokoh senior PDIP, seperti Megawati Soekarnoputri, Hasto Kristianto, Adian Napitupulu, Puan Maharani, serta elit lainnya menjadi sorotan karena dinilai sebagai bentuk pengkhianatan dan ketidaksetiaan terhadap partai yang telah membantunya mencapai jabatan-jabatan politik yang signifikan.

Isu dinasti politik ini mengundang perdebatan di tengah masyarakat. Beberapa pihak mengkritik Jokowi karena dianggap mengabaikan prinsip meritokrasi dan memprioritaskan kepentingan keluarga atas kepentingan nasional. Namun, ada juga yang mempertahankan pandangan bahwa setiap individu berhak mencalonkan diri dalam kontestasi politik, termasuk anggota keluarga dari seorang pemimpin.

Dalam demokrasi, penting bagi masyarakat untuk secara kritis menganalisis dan mengawasi perkembangan isu-isu yang berkaitan dengan dinasti politik agar prinsip-prinsip demokrasi, seperti keadilan, transparansi, dan partisipasi publik tetap terjaga. Selain itu, pengawasan terhadap kekuasaan politik juga perlu diperkuat agar tidak ada penyalahgunaan wewenang dan pemaksaan kehendak dalam proses politik yang dapat mengancam prinsip demokrasi yang sehat dan adil.

Pada bidang penegakan hukum, kinerja Jokowi juga dianggap mengecewakan. Meskipun Jokowi menekankan pentingnya pemberantasan korupsi, namun banyak kasus korupsi yang melibatkan pejabat tinggi pemerintah tidak ditindaklanjuti dengan serius atau bahkan tertutupi. Hal ini menunjukkan adanya selektivitas dalam penegakan hukum dan menjadikan korupsi semakin merajalela.

Persoalan ini dihubungkan dengan menurunnya indeks demokrasi di Indonesia. Demokrasi yang seharusnya menjadi bentuk pemerintahan yang transparan, dengan partisipasi publik yang aktif, dan perlindungan hak asasi manusia yang adil, semakin terkikis. Perlakuan tidak adil dalam penegakan hukum, terutama terkait dengan kekuasaan politik, dapat mengancam prinsip demokrasi yang mendasar.

Kecurangan dalam proses politik, seperti dipersepsikan ketika Jokowi dikaitkan dengan powerfull kekuasaannya “menyelundupkan” putranya Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapresnya Prabowo, juga menunjukkan adanya ketidakadilan dalam distribusi kekuasaan dan pengambilan keputusan politik. Hal ini dapat merusak proses demokrasi dan mengancam prinsip pemerintahan yang adil dan transparan.

Dengan demikian, hubungan antara penurunan kinerja penegakan hukum, menurunnya indeks demokrasi, dan isu politik yang mempengaruhi citra Jokowi menunjukkan adanya kekhawatiran terhadap kualitas dan integritas demokrasi di Indonesia.

Dalam konteks ini, penting bagi masyarakat untuk terus melakukan pengawasan terhadap penegakan hukum dan partisipasi aktif dalam proses politik, guna mendorong pemulihan demokrasi yang sehat dan keadilan yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia.

Penulis Yanto Budiman, Pemred bersimpai.com/WPU berazam.com/Ketua Pro Jurnalismedia Siber (PJS) Riau

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *