Pemilu 2024 dan Potensi Krisis Konstitusi: MK Sebagai Penopang Dinasti?

Yanto Budiman
Yanto Budiman

Keputusan yang akan diambil oleh Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai penurunan batas usia minimal calon presiden dan calon wakil presiden di Pemilu 2024 menggambarkan situasi politik yang menegangkan di Indonesia. SETARA Institute, melalui suaranya yang tegas, mengkhawatirkan potensi MK menjadi penopang dinasti Presiden Joko Widodo (Jokowi) jika mereka memutuskan untuk mengubah persyaratan usia tersebut.

Sebagai informasi, saat ini, Gibran Raka Rakabuming Raka, Wali Kota Solo yang baru berusia 36 tahun, belum memenuhi syarat UU Pemilu yang menetapkan bahwa calon presiden atau calon wakil presiden harus minimal berusia 40 tahun. Ketua Dewan Nasional SETARA Institute, Jakarta, Hendardi, mengecam potensi keputusan MK ini dengan alasan bahwa hal ini bukan hanya akan melanggar konsistensi putusan-putusan sebelumnya, tetapi juga akan menghancurkan integritas dan kewarganegaraan MK.

Hendardi memandang perkara uji materiil tentang batas usia ini sebagai episode kritis dan membahayakan. Menurutnya, permohonan yang diajukan oleh pemohon tidak semata-mata untuk melindungi hak konstitusional warga, melainkan lebih sebagai upaya untuk mempertahankan kekuasaan Jokowi dan keluarganya.

Selain menggugat batas usia, ada juga pemohon yang ingin meredefinisikan makna konstitusional dari ketentuan usia 40 tahun atau pengalaman sebagai gubernur/bupati/walikota. Hendardi menilai semua ini sebagai bagian dari operasi politik untuk memungkinkan Gibran menjadi cawapres Prabowo.

Penting untuk dicatat bahwa sejumlah pakar hukum dan pegiat hukum serta konstitusi berpendapat bahwa perkara batas usia untuk menduduki jabatan bukanlah masalah konstitusional, melainkan kebijakan hukum terbuka yang seharusnya tidak menjadi domain MK.

Kita harus mengingat bahwa sebelumnya, putusan MK telah mengklarifikasi hal yang sama. Meskipun begitu, operasi politik yang mendukung dinasti Jokowi tampaknya memiliki potensi untuk menggoyahkan MK agar memenuhi hasrat kandidasi anak presiden.

Sementara itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengklaim bahwa mereka masih mengikuti Pasal 169 huruf q UU Pemilu yang menetapkan syarat usia minimal calon presiden dan wakil presiden adalah 40 tahun, karena MK belum mengambil keputusan mengenai gugatan yang menginginkan usia minimal menjadi 35 tahun.

Krisis konstitusi yang berkembang di Indonesia adalah suatu peringatan untuk semua pihak. Semua elemen masyarakat perlu memastikan bahwa MK tidak digunakan sebagai alat untuk mendukung dinasti politik tertentu, sehingga prinsip-prinsip konstitusi dan hukum yang kuat dapat dipertahankan demi kesejahteraan negara. Semoga!

Penulis Pemred bersimpai.com/Ketua Pro Jurnalismedia Siber ( PJS) Riau

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *